Home: Awal Tahun, PHK Ancam 2 Juta Karyawan

Awal Tahun, PHK Ancam 2 Juta Karyawan

(03 Desember 2008)

Berita dari Surat Kabar berikut mudah-mudahan menjadikan kita waspada dan semoga tidak terjadi serta ada jalan keluar terbaik dari pemerintah. (Tribun Kaltim Online) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diperkirakan melanda Indonesia. Jumlahnya tidak main-main. Lembaga kajian ekonomi dan finansial, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memerkirakan kurang lebih dua juta karyawan akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat imbs krisis finansial global.

Data ini diperkuat Organisasi Buruh Internasional (ILO). Untuk seluruh dunia ILO menyebut tak kurang 20 juta pekerja akan menganggur karena dirumahkan.

"Melihat kondisi sekarang, PHK bisa naik jumlahnya mencapai dua jutaan pekerja," kata ekonomi senior Indef, Ikhsan Modjo kepada Persa Network, Selasa (2/12). Dia mengatakan, sektor riil yang bergerak di bidang ekspor akan menyumbang angka PHK terbesar. Angka ini merupakan riset terbaru Indef.

Hingga Jumat (28/11), sedikitnya 15.000 orang telah kehilangan pekerjaan. Pekerja yang sedang menunggu pengesahan PHK juga sudah mencapai 50.000 orang, naik empat kali lipat dalam dua pekan terakhir.

Ancaman PHK bukan sekadar teror psikis yang dilancarkan elemen masyarakat nonpemerintah. Sebab Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian merangkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui PHK tak bisa dihindari. Siapa pun yang memerintah tak akan mampu membendung ancaman PHK, apalagi karena memiliki imbas politik.

"Di tengah krisis yang terjadi dan permintaan barang ekspor yang turun gelombang PHK menjadi sesuatu yang sulit dihindari," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (2/12). Ia mengatakan tsunami PHK diperkirakan akan berlangsung pada kuartal I (Januari-April), dan kuartal II (April-Agustus) 2009. "Ini konsekuensi yang benar-benar sulit," paparnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan perusahaan yang akan mem-PHK karyawannya umumnya dari perusahaan yang berorientasi ekspor seperti kelapa sawit, tekstil, dan elektronik. "Untuk mencegah PHK pemerintah sebenarnya telah merancang APBN 2009 yang mendukung sektor riil agar tetap bergerak," katanya.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat mengatakan pemerintah diberi waktu sebulan terakhir untuk mencegah tsunami PHK. "Harus ada langkah berani yang tak biasa (abnormal) dari pemerintah rumuskan penanggulangan PHK. Kalau Desember ini tidak selesai dan Januari tidak diterapkan saya pikir akan terlambat dan terpaksa ada PHK," katanya. (persda network/amb/aco/yat/ade).